Studi Komunitas Penambang Skala Kecil Di Kabupaten Tasikmalaya

Indonesia sampai saat ini masih dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alamnya. Melimpahnya sumber daya alam idealnya berbanding lurus dengan potensi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar area yang kaya sumber daya alam. Faktanya, tidak sedikit yang muncul malah ragam persoalan. Satu dari sekian banyak usaha rakyat dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam adalah penambangan mangan. Di Jawa Barat, tepatnya di Desa Setiawaran Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, ada kelompok penambang rakyat yang menggantungkan kehidupannya pada penambangan mangan. Namun, keberadaan mereka masih illegal seperti penambang rakyat lainnya di Indonesia yang mengalami kesulitan mengakses informasi tentang tata cara perizinan. Penelitian ini dilakukan untuk memotret pertambangan rakyat tak berizin yang harusnya menjadi perhatian pemerintah agar mereka memahami standar operasional prosedur dunia pertambangan khususnya skala kecil. Metode penilitian ini adalah Policy research, dengan melakukan perumusan berbagai persoalan yang terjadi untuk disampaikan kepada pemangku kebijakan. Hal ini dengan harapan mendapatkan respon kebijakan yang adil. Hasil temuan dari penelitian ini, faktanya di desa Setiawaras tepatnya di dusun Cihideung terdapat penambangan rakyat yang beroperasi secara illegal. Nekadnya para penambang melakukan kegiatan ini atas dasar desakan ekonomi dan situasi sosial terutama di masa pandemi. Perempuan para penambang mendapatkan dampak dari situasi ini, mereka merasa hawatir terhadap suaminya yang menambang dengan alat manual tanpa prinsip keselamatan kerja. Perempuan di dusun ini membantu perekonomian keluarga dengan berdagang, bertani, berkebun dan beternak. Dengan kondisi ini pemerintah diharapkan merespon situasi sosial dan ekonomi masyarakat setempat dengan membantu perizinan tambang rakyat, membina warga agar melakukan kegiatan penambangan sesuai dengan prosedur keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan. Kebijakan responsif gender diperlukan agar akses kegiatan pertambangan aman bagi perempuan.